Surabaya, MIMBAR-DEMOKRASI.COM, - Merebut hati rakyat supaya memilih calon yang telah didukung baik itu di tingkat Kota, Provinsi hingga Calon Presiden, memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam hal logistik atau operasional lain-lain.
Bahkan yang terbaru, PPATK telah menemukan aliran dana bernilai triliunan rupiah dari sektor tambang ilegal yang diduga dipergunakan sebagai dana kampanye Pemilu 2024.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, membeberkan adanya temuan indikasi dana kampanye berasal dari illegal mining atau tambang ilegal.
"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining," ungkap dia saat menjawab pertanyaan awak media mengenai sumber dana kampanye yang ditemukan PPATK, Kamis (14/12/2023).
Lebih lanjut, Ivan membeberkan kronologi temuan indikasi dana kampanye berasal dari tambang ilegal. Hal ini bermula saat PPATK menemukan rekening khusus dana kampanye (RKDK) tak bertambah maupun berkurang.
Padahal, RKDK digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kampanye. Menurut Ivan, aktivitas pembiayaan kampanye justru terlihat dari rekening-rekening lain.
"Rekening khusus dana kampanye untuk membiayai kegiatan kampanye politik itu cenderung flat, cenderung tidak bergerak."
"Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya," terang Ivan.
Transaksi janggal di pihak-pihak lain itu disebut Ivan mencapai lebih dari 100 persen.
"Kita menemukan memang peningkatan yang masih dari transaksi mencurigan. Kenaikan lebih dari 100 persen," kata dia.
Ivan menuturkan sejauh ini PPATK telah melakukan pelacakan terhadap dana kampanye Pemilu 2024. Utamanya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta partai politik (parpol).
Mengenai itu, menurut LSM GARAD Indonesia hal itu sangat serius dan perlu ditindaklanjuti, khususnya yang ada di daerah. "Kita juga ikut memantau, khususnya yang di Jawa Timur. Dan kita juga telah membentuk tim independen yang terdiri dari tim investigasi LSM dan Media yang secara langsung terjun dilapangan." Ujar Achmad Garad dalam acara Jum'at berkah bersama nelayan tradisional di lokasi Kali Jagir Surabaya. Jum'at (15/12/2023).
Menurutnya, proses demokrasi khususnya di Jawa Timur harus berjalan dengan jujur dan adil, dan tidak menggunakan fasilitas negara, apalagi memanfaatkan kekuasaan tertentu. "Kami akan turut memantau, dan kalaupun kami temukan, kami tidak segan-segan untuk melaporkan."
"Yang penting, bagi kami. Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Apalagi seperti yang kita ketahui, para pejabat hingga mantan pun telah mendeklarasikan untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2024 nanti. Jadi, kita plototinya harus dengan ekstra hati-hati." Pungkasnya. (Tim)
